JAKARTA | ACEHPUBLIKA.com — Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat memunculkan kembali kekhawatiran publik terhadap kemungkinan terulangnya krisis ekonomi 1997-1998. Namun pemerintah menilai kekhawatiran tersebut lebih banyak dipicu oleh trauma masa lalu dibandingkan kondisi ekonomi saat ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi nasional menunjukkan situasi yang jauh berbeda dibandingkan saat Indonesia dihantam krisis moneter hampir tiga dekade lalu.
Menurutnya, kondisi fiskal negara masih sehat, APBN tetap kuat, dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah terus bergerak positif. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terjebak pada persepsi negatif yang berlebihan.
“Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita yang tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta. Ketika muncul narasi bahwa ekonomi akan hancur, sebagian masyarakat ikut terpengaruh,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan bahwa pada krisis 1997-1998, Indonesia menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks. Saat itu nilai tukar rupiah anjlok drastis, inflasi melonjak hingga lebih dari 77 persen, sektor perbankan kolaps akibat kredit macet, dan ekonomi mengalami kontraksi terdalam dalam sejarah modern Indonesia.
Sebaliknya, kondisi saat ini ditopang oleh sektor keuangan yang lebih kuat, pengelolaan fiskal yang lebih disiplin, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan Bank Indonesia.
Meski demikian, pemerintah tetap menaruh perhatian serius terhadap pelemahan rupiah dengan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan investor, menjaga likuiditas perbankan, serta mendorong stabilitas pasar keuangan nasional.
Purbaya optimistis bahwa dengan koordinasi yang semakin erat antara pemerintah dan bank sentral, tekanan terhadap rupiah dapat dikelola tanpa menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian nasional.
“Pondasi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan masa krisis. Karena itu, masyarakat tidak perlu melihat kondisi sekarang dengan kacamata 1998,” tegasnya. (Red)