ACEHPUBLIKA.com | ACEH TIMUR — Masyarakat Serbajadi Lokop Kabupaten Aceh Timur mengeluhkan kondisi Jalan Peureulak-Lokop Segmen II yang rusak parah dan belum diperbaiki. Keluhan disampaikan kepada Gubernur Aceh H Muzakir Manaf pada Selasa 27 November 2026.
Warga menyebut ada sekitar 19 titik badan jalan ambles dan berlubang dalam. Kondisi itu membahayakan pengguna jalan dan memaksa warga menempuh akses darurat berbayar.
Jalan Terputus 60 Meter
Warga setempat Bukhari Muslim MH mengatakan titik paling parah berada di STA 73 Dusun Cane Desa Rampah Kecamatan Serbajadi. Badan jalan terputus total sepanjang sekitar 60 meter. Jalan hilang akibat abrasi dan hanyut dibawa banjir bandang pada 26 November 2025.
Hingga kini belum ada perbaikan. “Yang paling parah, di STA 73 Dusun Cane, Desa Rampah, Kecamatan Serbajadi, badan jalan terputus total sepanjang kurang lebih 60 meter. Jalan hilang akibat abrasi dan hanyut dibawa banjir bandang pada 26 November 2025 lalu, dan hingga kini belum ada perbaikan,” ujarnya.
Putusnya jalan membuat warga bergantung pada jalan darurat di atas tanah pribadi di Desa Rampah. Namun akses tersebut dipalang dan dijaga. Setiap kendaraan yang melintas diwajibkan membayar. “Yang dari Peureulak menuju Lokop harus bayar Rp5.000 untuk roda 4 dan Rp10.000 untuk roda 6 dan seterusnya per sekali lewat. Begitu juga sebaliknya dari Lokop ke Peureulak harus bayar dengan nominal yang sama,” katanya.
Warga Keluhkan Biaya Mahal
Bukhari mengatakan warga mengeluhkan mahalnya biaya yang dipungut setiap kali melintas. Jika harus bolak-balik hingga lima kali sehari pengeluaran menjadi sangat besar. Kondisi itu dinilai tidak adil.
“Jika dalam sehari harus bolak-balik sampai 5 kali, maka biaya yang dikeluarkan sangat besar. Sudah seperti zaman Indonesia belum merdeka,” keluhnya.
Masyarakat Lokop memohon kepada Gubernur Aceh untuk menegaskan kepada Dinas PUPR Aceh agar mempercepat perbaikan Jalan Peureulak-Lokop Segmen II. Terutama di titik putus STA 73.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan. Akses jalan yang layak menjadi kebutuhan mendesak. Jangan sampai warga terus menanggung biaya akibat kerusakan jalan.
Kondisi jalan yang terputus menghambat aktivitas ekonomi dan sosial warga. Biaya melintas yang tinggi membebani penghasilan harian. Warga berharap perbaikan segera dilakukan agar akses kembali normal. Pemerintah diminta tidak menunda penanganan. Kerusakan jalan akibat banjir bandang setahun lalu seharusnya menjadi perhatian serius.**
About the Author
