Politik

Modus Impor Ilegal Terungkap: Ubah Nomor HS untuk Kelabui Bea Cukai

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan modus yang digunakan dalam praktik penyelundupan barang impor ilegal. Salah satunya adalah dengan mengubah nomor Harmonized System (HS) dan jenis barang dalam pemberitahuan impor.

Sebagaimana dilaporkan oleh KATADATA.CO.ID, Suahasil menyatakan hal tersebut saat konferensi pers penindakan impor ilegal beras, garam, dan balpres di Kantor Pusat DJBC, Jakarta Timur, pada Selasa (22/9). Ia menjelaskan bahwa sistem pengawasan Bea Cukai dapat memberikan alert ketika terdapat perubahan dalam pemberitahuan impor. Jika ada perubahan yang mencurigakan, aparat dapat melakukan pengecekan terhadap barang tersebut.

Modus dan Solusi Pengawasan Impor

Suahasil menjelaskan, “Pemberitahuan impornya diubah. Nah kalau diubah, itu alert. Lalu lakukan pengecekan.” Penguatan pengawasan impor tidak hanya mengandalkan pemeriksaan fisik, tetapi juga harus mengombinasikan sumber daya manusia, teknologi, dan perbaikan proses bisnis.

Menurutnya, pemeriksaan kontainer satu per satu tidak memungkinkan dilakukan mengingat besarnya skala arus barang yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti X-ray serta kemampuan memilih kontainer yang perlu diperiksa menjadi sangat penting. “Kita perkuat X-ray, itu teknologi, tapi harus dilakukan dengan benar. Memilih kontainer yang akan dicek, melakukan pengamatan, bahkan juga melakukan intelligence dengan betul,” jelasnya.

Pentingnya Integritas Aparat Pengawasan

Suahasil menekankan pentingnya integritas aparat pengawasan di lapangan. Ia meminta seluruh aparat bekerja secara tertib, disiplin, meningkatkan kompetensi, dan menjaga integritas. “Tidak mungkin membersihkan kalau yang membersihkan itu tidak bersih,” katanya.

Lebih lanjut, Suahasil mengingatkan bahwa penguatan pengawasan impor tidak boleh menghambat arus barang legal yang dibutuhkan perekonomian. Sebagian besar barang impor merupakan input produksi maupun barang untuk konsumsi masyarakat. “Tidak boleh memperlama proses pengawasan, tetapi harus tetap aman,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *