JAKARTA | ACEHPUBLIKA.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan pemerintah mendadak menghadapi ujian serius. Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Batam, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Barat (NTB), menghentikan operasionalnya karena anggaran operasional belum masuk ke rekening pengelola.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik mengenai kesiapan tata kelola program yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia itu. Sebab, ketika dana belum tersedia, dapur-dapur penyedia makanan bergizi praktis tidak dapat beroperasi.
Di Banda Aceh, tujuh dapur MBG terpaksa menghentikan layanan sejak Senin (8/6). Koordinator SPPG Wilayah Banda Aceh, Muhammad Reza, mengungkapkan bahwa dana operasional yang selama ini digunakan telah habis, sementara penggantian dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat belum diterima.
“Saldo dana belum dikirim. Dana utama untuk operasional dapur sudah habis dan saat ini pengelola masih menunggu top up dari BGN pusat,” ujarnya.
Meski hanya tujuh dari total 37 dapur yang terdampak di Banda Aceh, kondisi ini dinilai menjadi sinyal bahwa keberlangsungan program sangat bergantung pada kelancaran pencairan anggaran dari pusat.
Situasi serupa terjadi di Batam. Lebih dari 50 dapur MBG menghentikan aktivitasnya karena dana operasional belum masuk ke virtual account masing-masing SPPG. Bahkan pengelola dilarang menggunakan dana talangan dari mitra untuk menjaga operasional tetap berjalan.
Tak hanya itu, dampak lebih besar terjadi di NTB. Sebanyak 195 dapur MBG berhenti beroperasi sementara, mengakibatkan ratusan ribu penerima manfaat tidak memperoleh makanan seperti biasanya.
Fenomena yang sama juga ditemukan di Solo, Brebes, Cirebon dan Majalengka. Di Brebes, 50 dari 182 SPPG berhenti beroperasi. Sebagian besar karena proses administrasi pencairan dana yang belum tuntas, sementara sisanya berstatus suspend.
Terhentinya operasional ratusan dapur dalam waktu bersamaan menimbulkan kritik terhadap sistem distribusi anggaran program MBG. Pasalnya, program yang mengelola anggaran sangat besar itu justru tersendat pada persoalan administratif yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Di tengah ramainya keluhan dari daerah, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, membantah adanya penghentian atau hambatan pendanaan program. Ia menegaskan bahwa pencairan dana telah dilakukan secara bertahap sejak Jumat (5/6) dan dilanjutkan pada Senin (8/6).
Menurut Nanik, sebagian informasi yang beredar tidak sepenuhnya benar dan bahkan mengandung unsur hoaks. Ia menyebut laporan yang diterimanya menunjukkan adanya pencairan anggaran dalam jumlah besar pada hari yang sama, mencapai sekitar Rp5 triliun.
“Jadi tidak ada masalah, ini hanya masalah teknis saja,” kata Nanik.
Namun di lapangan, persoalan teknis tersebut telah berdampak nyata. Ketika dana belum tiba, dapur berhenti beroperasi. Ketika dapur berhenti, distribusi makanan terhenti. Dan ketika makanan tidak sampai, ribuan hingga ratusan ribu penerima manfaat menjadi pihak yang pertama merasakan akibatnya.
Kini publik menunggu bukan hanya pencairan dana berikutnya, tetapi juga jawaban atas satu pertanyaan penting: bagaimana program sebesar MBG bisa tersendat hanya karena urusan administrasi? (Red)